Merajut Asa Menuju Desa Mandiri

INDONESIASATU.CO.ID:

Jargon “membangun desa” telah lama kita dengar, sejak jaman orde baru. Membangun desa merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi antara desa dengan kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa desa memang tertinggal jauh dari kota dari segi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan industrialisasi yang mengakibatkan sumber daya manusia di desa berbondong-bondong mencoba peruntungannya di kota, guna mencari penghidupan yang layak. Desa yang ditinggalkan oleh sebagian penghuninya tersebut kemudian menyisakan banyak permasalahan, antara lain kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Atas kelemahan dan ketidakberdayaan tersebut, pemerintah melakukan intervensi melalui program-program pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun demikian, beberapa program pemerintah tersebut menemui kegagalan. Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kegagalan tersebut. Hal utama penyebab kegagalan adalah bangunan yang disusun dalam rangka membangun desa adalah menjadikan desa sebagai objek, sehingga menihilkan proses partisipatif. Desa yang dianggap tidak berdaya kemudian dibuat pasrah untuk menerima program yang dilaksanakan pemerintah. Ketiadaan proses partisipatif tersebut menjadikan identifikasi atas kebutuhan-kebutuhan desa kurang mendalam sehingga program yang dilaksanakan kurang tepat sasaran. Selain itu, program yang dilaksanakan bersifat sektoral dan tidak terintegrasi, sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa relatif kecil.

Belajar dari pengalaman yang lalu, pemerintah mulai mengubah pandangannya terhadap desa. Perubahan paradigma tersebut dilandasi oleh kemampuan desa untuk bertahan meskipun memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Hal tersebut memberi keyakinan bahwa sebenarnya desa mempunyai kekuatan yang dapat dijadikan modal untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Desa hanya membutuhkan dorongan dan kewenangan lebih untuk dapat memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk dapat mandiri. Berangkat dari gagasan inilah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir. Esensi dalam Undang-Undang Desa adalah desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada desa untuk mampu mencukupi kebutuhannya sendiri atau dengan kata lain menjadi mandiri. Desa mandiri merupakan desa yang mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai dengan prinsip partisipatif dari masyarakat. Dalam rangka itu, desa direvitalisasi kembali fungsinya yaitu sebagai satuan masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (self-governing community) dan sekaligus sebagai pemerintahan lokal (local self-government). Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui. Jadi, bisa dikatakan bahwa desa membangun kemandiriannya berpijak pada kewenangan dan kuasa atas sumber daya yang ada di desa.

Menciptakan desa mandiri melalui kegiatan perekonomian berlandaskan sumber daya yang dimiliki tidaklah mudah. Tantangan terbesar adalah menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dan menghilangkan ketergantungan atas bantuan pemerintah. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai, tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang sistematis dalam rangka merobohkan hambatan yang ada. Kretzman dan Mc. Knight (1993) berpendapat bahwa setiap orang memiliki bakat, sehingga setiap individu dalam masyarakat memiliki sesuatu untuk dapat berkontribusi dalam komunitas. Mereka mengembangkan konsep Asset Bassed Community Development (ABCD), dimana pemberdayaan sumber daya untuk kemajuan desa dilakukan melalui empat proses, yaitu identifikasi potensi, pemetaan potensi, penentuan prioritas, dan partisipasi masyarakat.

Pertama, kemampuan untuk mengenali dan melakukan identifikasi atas potensi yang dimiliki. Sekecil apapun sumber daya atau aset yang dimiliki akan sangat berguna jika disadari dan dimanfaatkan. Potensi dapat diartikan sebagai keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Modal utama pembangunan di desa adalah sumber daya masyarakatnya. Secara lahiriah, manusia memiliki kemampuan, keterampilan, dan bakat, serta pengalaman, yang harus diakui sehingga mendorong orang untuk mau berkontribusi. Sumber daya yang tidak kalah pentingnya adalah kekayaan alam yang terdiri dari tanah, mata air, sungai, cuaca, iklim, kondisi geografis, dan sebagainya. Sumber daya ketiga adalah institusi atau lembaga yang terhubung dengan desa. Institusi tersebut dapat berupa lembaga pemerintahan, lembaga milik desa, lembaga pendidikan, organisasi profesi, partai politik, dan lembaga perekonomian, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga lain yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pemberdayaan potensi desa. Sumber daya terakhir adalah sarana dan prasarana, yang terdiri dari transportasi, informasi dan komunikasi, air bersih dan sanitasi, irigasi, pemerintahan, peribadatan, olah raga, kesehatan, pendidikan, energi dan penerangan, hiburan dan wisata, dan kebersihan. Mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya masyarakat memungkinkan warga masyarakat untuk mendapatkan kendali atas hidup mereka.

Kedua, menuangkan potensi dan aset yang telah diinventarisasi pada peta. Peta merupakan alat bantu visual yang dapat menunjukkan keterkaitan antara potensi/aset satu dengan potensi/aset yang lainnya. Pemetaan aset dapat berupa peta wilayah (geospasial) yang menggambarkan informasi seperti batas wilayah, penggunaan lahan, sungai, saluran irigasi, letak sarana dan prasarana, jalan desa dan transportasi. Selain geospasial, peta aset dapat dibentuk sebagai peta jaringan yang dapat menggambarkan interaksi dan hubungan yang dapat dibangun antara individu-individu ataupun individu dengan institusi. Melalui pendekatan pemetaan ini, akan membuka akses produksi, akses distribusi, akses pasar, dan bahkan akses permodalan dan akses penguatan sumber daya manusia. Sebagai contoh sederhana adalah keterkaitan antara peternak, petani dan penyuluh pertanian. Pemanfaatan limbah peternakan sebagai pupuk kompos dan limbah pertanian sebagai pakan ternak, melalui pembinaan dari penyuluh pertanian, dapat menekan ongkos produksi dari masing-masing pihak. Dengan pemetaan interaksi tersebut, maka kekuatan kolektif dalam masyarakat dapat diidentifikasi guna menciptakan kemandirian desa.

Ketiga, menentukan prioritas pengembangan sumber daya yang dimiliki. Setelah proses identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan sumber daya, langkah selanjutnya adalah menentukan skala prioritas potensi mana yang akan dikembangkan. Pemilihan dan penentuan potensi yang akan dikembangkan harus dilakukan dengan seksama dan melalui pertimbangan yang matang. Pada proses ini juga melibatkan pengambilan keputusan atas model bisnis pengembangan potensi yang ada, apakah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun tidak. Pola pengembangan potensi dan jenis usaha yang dipilih didasarkan pada kekuatan aset, serta kebutuhan, biaya dan peluang pasar, sehingga bisnis yang dijalankan mampu memberikan manfaat berupa nilai tambah ekonomi dari usaha tersebut.

Keempat, keterlibatan secara aktif masyarakat. Keikutsertaan warga desa dalam proses identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, serta penentuan prioritas atas potensi desa akan mendorong komitmen masyarakat untuk mendukung program pengembangan aset desa. Dengan adanya partisipasi dari warga maka pembangunan desa yang inklusif dapat terwujud. Rasa memiliki dan tanggung jawab akan menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Terakhir dan tidak kalah penting adalah menempatkan Dana Desa sebagai stimulan. Undang-Undang Desa membawa dampak positif terhadap keuangan desa, yaitu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa diberikan mulai tahun 2015, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 ini, alokasi dana desa mencapai sekitar 800 juta rupiah untuk tiap desa. Pemanfatan dana yang sebegitu besarnya harus selaras dengan program pengembangan dan pemanfaatan aset desa yang telah disepakati. Dengan adanya dana desa, akan mempercepat proses pendayagunaan sumber daya desa dalam rangka mencapai cita-cita desa mandiri, yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bukankah menjadikan masyarakat desa yang maju dan sejahtera berarti mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum?

Penulis,

Guntur Supriyanto

ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

  • Whatsapp

Index Berita